SERANG–Ribuan massa buruh di Banten akan kembali menggelar demonstrasi menuntut revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 menjadi 5,4 persen. Mereka juga menuntut Gubernur Banten mencabut laporannya kepada buruh dan menghentikan kriminalisasi ke buruh.
Seperti yang dilansir dalam CNN indonesia.com, Lebih dari 10 ribu buruh dan mahasiswa diprediksi akan turun ke jalan pada Rabu, 5 Januari 2022 besok di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
“Tanggal 5 Januari Banten akan ada aksi besar-besaran, puluhan ribu buruh akan aksi di kantor Gubernur Banten,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam konferensi pers, Selasa (4/1).
Mengantisipasi aksi buruh tersebut, polisi pun telah disiagakan untuk berjaga ketat di beberapa lokasi, termasuk pula Rumah Dinas (rumdin) Gubernur Banten Wahidin Halim.
“Selain di KP3B, pengamanan dipersiapkan di rumah dinas Gubernur Banten, antisipasi massa aksi ke rumah dinas Gubernur, sehingga penting untuk mengikuti dinamika informasi di lapangan,” kata Kapolda Banten, Irjen Pol Rudy Heriyanto dalam keterangan resmi.
Polisi menyarankan massa aksi untuk menempuh gugatan PTUN untuk menaikkan UMK mereka sehingga putusannya bisa mengikat banyak pihak.
“Melalui gugatan PTUN di pengadilan sehingga dapat diikuti perkembangannya hingga putusan,” ujar Rudy.
Satpol PP Provinsi Banten juga akan dilibatkan dalam pengamanan demonstrasi buruh dan mahasiswa. Akses masuk keluar ke KP3B dan rumdin Gubernur Banten akan dijaga ketat oleh kepolisian.
Berbagai lokasi pengamanan nantinya akan ada penanggung jawab. Pimpinan pengamanan demonstrasi berada di bawah Kapolres Serang Kota (Serkot).
“Mobile public address harus ditempatkan dengan tepat, sehingga dapat digunakan untuk sosialisasi agar aksi taati prokes, tertib dan sekaligus dapat digunakan untuk memberikan perintah secara terpusat dari Kapolres Serang Kota dalam resolusi masalah yang terjadi di lapangan,” kata Wakapolda Banten, Brigjen Pol Ery Nursatari, Selasa.
